🐬 Di Dalam Negara Yang Tingkat Pendidikan Masyarakatnya Relatif Belum Merata

Sebagaibukti bahwa majunya tingkat pendidikan di Negara-negara maju dapat di lihat dengan upaya-upaya yang di lakukannya seperti : Negara jepang telah melaksanakan wajib belajar 6-15 tahun sejak perang dunia ke ll berahir. Singapura merupakan Negara Asia yang paling tinggi angka bebas buta huruf nya. terjawabdi dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk. Iklan Jawaban 3.7 /5 135 daniatykurniawan84 Jawaban : Dilansirdari Encyclopedia Britannica, di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk kesatuan. Padakesempatan kali ini membagikan jawaban dari soal Apabila di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk Padakesempatan kali ini membagikan jawaban dari soal Apabila di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk Demikian artikel tentang Jawabandiverifikasi BENAR 💯 Rekomendasi Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan (D) Jelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia ! (Jawabannya) dtWE3. didalam negara yang tingkat pendidikan masyarakat relatif belum merata,apabila terdapat kekurangana tenaga ahli dalam bidang pemerintahan ,kekuranagan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk.. Negara yang berbentuk Berkembang memiliki tingkat pendidikan yang relatif belum merata,dan contoh diatas Negara Berkembang. Berikut ini akan kami bagikan file Soal UAS PPKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya kepada anda semua. Adapun soal tesebut adalah sebagai berikut 1. Secara yuridis konstitusional, dasar negara Pancasila disahkan pada tanggal .... A. 29 Mei 1945 B. 17 Agustus 1945 C. 1 Juni 1945 D. 18 Agustus 1945 E. 22 Juni 1945 2. Wilayah perairan yang tidak boleh dimasuki perahu dari negara lain tanpa izin disebut .... A. ZEE B. Landasan kontinen C. Laut teritorial D. Laut pedalaman E. Laut bebas 3. Berikut negara yang berbatasan darat dengan Indonesia adalah .... A. Australia B. Thailand C. Filipina D. Singapura E. Papua Nugini 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 1 Agresi 4 Misi kebudayaan 2 Pelanggaran wilayah 5 Pemberontakan Bersenjata 3 Sabotase 6 Penyebaran ideologi Dari pernyataan tersebut, yang termasuk bentuk ancaman militer terhadap bangsa dan negara adalah A. 1, 2, 3, dan 4 B. 1, 2, 3, dan 5 C. 1, 4, 5, dan 6 D. 2, 3, 4, dan 5 E. 1, 2, 5, dan 6 5. Berikut yang tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah .... A. Memutus perselisihan hasil pemilu B. Merencanakan undang-undang C. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir D. Menguji UU terhadap UUD E. Memutus sengketa kewenangan 6. DPR berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Artinya, DPR melaksanakan fungsi-fungsi .... A. Keseimbangan B. Membuat perda C. Kontrol/pengawasan D. Budget/anggaran E. Legislasi 7. Anggota DPD merupakan perwakilan dari .... A. Partai politik B. Kabupaten C. Golongan profesi D. Provinsi E. TNI 8. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dipegang oleh .... A. Presiden dan DPR B. MA, MK, dan DPR C. Presiden dan Menteri D. DPR dan MPR E. MA, MK, dan KY 9. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota .... A. DPR dan DPD B. DPR dan DPA C. DPR dan DPRD D. DPD dan DPRD E. DPRD dan BPK 10. Sebelum UUD 1945 diamandemen, yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara adalah.... A. Rakyat B. Presiden C. MK D. MPR E. DPA 11. Hak DPR untuk dituntut di pengadilan karena pernyataan/ pendapat yang disampaikan dalam rapat disebut .... A. Interpelasi B. Inisiasi C. Angket D. Imunitas E. Menyampaikan pendapat 12. Berikut yang tidak termasuk syarat anggota Komisi Yudisial adalah .... A. Mempunyai pengalaman di bidang hukum B. Tidak pernah terjerat kasus hukum C. Memiliki integritas D. Terlibat dalam kepengurusan partai politik E. Kepribadian yang tidak tercela 13. Tujuan pemilukada adalah untuk memilih pemimpin di .... A. Daerah B. Provinsi C. Ibu kota D. Pusat E. Pulau 14. Setiap warga negara Indonesia tidak dapat memiliki hak untuk menjadi pemilih apabila .... A. Tidak terganggu jiwanya B. Memiliki KTP C. Belum menikah D. Dicabut hak pilihnya E. Berusia 17 tahun 15. Pernyataan berikut yang benar mengenai pemilu 1955 adalah .... A. Pemilu dilakukan untuk memilih parlemen B. Pemilu dimenangkan oleh PNI C. Pemilu ini menghasilkan Presiden pertama RI D. Pemilu dilakukan dengan mencontreng E. Pemilu untuk memilih Presiden Baca juga Soal UAS Sejarah Indonesia Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya 16. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik oleh .... A. Gubernur B. Menteri Dalam Negeri C. Ketua DPRD D. Presiden E. Menteri Luar Negeri 17. Berikut yang bukan termasuk tugas sekretaris DPRD adalah .... A. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD B. Mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD C. Menyelenggarakan administrasi keuangan D. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan E. Mengayomi adat istiadat 18. Teori kekuasaan negara yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif disebut teori .... A. Dwipraja B. Pancapraja C. Demokrasi D. Trias Politika E. Kekuasaan 19. Salah satu lembaga negara yang muncul setelah adanya amandemen UUD 1945 adalah .... A. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR B. Dewan Perwakilan Rakyat DPR C. Dewan Pertimbangan Agung DPA D. Badan Pemeriksa Keuangan BPK E. Komisi Yudisial KY 20. Lembaga negara yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden RI berdasarkan hasil pemilihan umum adalah .... A. MPR B. Mahkamah Agung C. DPR D. Mahkamah Konstitusi E. Komisi Yudisial 21. Salah satu prinsip atau karakteristik kepemerintahan yang baik menurut UNDP yang menekankan pada kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan adalah .... A. Transparansi B. Daya tanggap C. Berkeadilan D. Bervisi strategis E. Saling keterkaitan 22. Peran serta terhadap sistem politik yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah .... A. Memilih anggota DPR dalam pemilu B. Membentuk organisasi kemasyarakatan C. Menyebarkan isu-isu yang tidak benar D. Ikut kampanye salah satu partai politik E. Memberikan suara dalam pemilihan ketua OSIS 23. Berikut peran serta warga negara dalam sistem politik, kecuali .... A. Menyukseskan pemilihan umum B. Menjaga kondisi masyarakat tetap aman C. Menerima hasil pemilu dengan lapang dada D. Menyalurkan aspirasi sesuai peraturan yang ada E. Menegakkan demokrasi dengan mengabaikan hak asasi manusia 24. Kelompok yang khusus didirikan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup pada bidang yang luas disebut .... A. Pressure group B. Interest group anomik C. Interest group asosiasi D. Interest group institusional E. Interst group nonasosiasi 25. Cara penyaluran kegiatan politik yang bersifat normal disebut cara .... A. Modern B. Tradisional C. Sederhana D. Konvensional E. Nonkonvensional 26. Berikut yang bukan peran serta warga negara dalam sistem politik adalah .... A. Menerima hasil pemilu dengan lapang dada B. Menyalurkan aspirasi sesuai peraturan yang ada C. Menyukseskan pemilihan umum D. Menjaga kondisi masyarakat tetap aman E. Menegakkan demokrasi dengan mengabaikan hak asasi manusia 27. Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh…. A. dipilih oleh partai politik B. dipilih langsung oleh rakyat C. pengangkatan kepala daerah D. dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat E. dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 28. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah … A. Peradilan/yustisi, B. Politik luar negeri C. Kebijakan pendidikan D. Pertahanan dan keamanan E. Moneter dan fiskal nasional 29. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan…. A. asas keterbukaan dan akuntabilitas B. asas otonomi dan tugas pembantuan C. asaa kepastian hukum dan demokrasi D. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan E. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan 30. Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk.... A. FederalMAK B. Serikat C. Monarki D. Kesatuan E. Negara bagian 31. Perhatikan data berikut 1. Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama 2. Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri 3. Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan 4. Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi 5. Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor.... A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 1 dan 5 D. 2 dan 4 E. 2 dan 5 32. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan anggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan DKI Jakarta adalah.... A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2001 B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007 E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 33. Peraturan daerah Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari.... A. MPR B. DPR C. DPD D. DPRD E. Presiden 34. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan..... A. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah. B. Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar. C. Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. D. Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah. E. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda. 35. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah … A. Peradilan/yustisi B. Politik luar negeri C. Kebijakan pendidikan D. Pertahanan dan keamanan E. Moneter dan fiskal nasional 36. Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan…. A. asas otonomi dan tugas pembantuan B. asas keterbukaan dan akuntabilitas C. asaa kepastian hukum dan demokrasi D. asas pemerataan dan pembagian kekuasaan E. asas keseimbangan dan pembagian keuntungan 37. Setelah diadakannya amandemen UUD NKRI tahun 1945 di mana MPR merupakan lembaga bikameral yang terdiri dari .... A. DPR dan utusan daerah B. DPR dan utusan golongan C. DPR dan MPR D. MPR dan DPD E. DPR adn DPD 38. Perubahan struktur ketatanegaraan RI akibat diberlakukannya amandemen UUD NKRI tahun 1945 menyebabkan beberapa lembaga negara dikurangi maupun di tambah. Salah satu lembaga negara yang baru adalah MK yang memiliki tugas .... A. Menangani pelanggaran terhadap konstitusi B. Menangani pelanggaran HAM ringan m,aupun berat C. Membantu MA dalam menyelesaikan perkara tingkat kasasi D. Berkonsultasi dengan presiden dalam memberi amnesti dan abolisi E. Menyeleksi calon hakim agung 39. Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani, merupakan pemahaman dari... A. Desentralisasi Politik B. Desentraslisasi Fungsional C. Desentralisasi kebudayaan D. Desentralisasi struktural E. Desentralisasi federasi 40. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan tersebut meliputi hubungan di bawah ini, kecuali... A. Wewenang B. Keuangan C. pelayanan umum D. Pembagian kekuasaan E. pemanfaatan sumber daya alam II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 1. Sebutkan bukti Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan sistem pembagian kekuasaan ! 2. Sebutkan Pasal dalam UUD yang mengatur kekuasaan Prsiden sebagai kepala pemerintahan! 3. Jelaskan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945? 4. Jelaskan yang Anda ketahui tentang pendapatan asli daerah! 5. Berikan contoh kasus kewarganegaraan ganda bipatride ! Kunci Jawaban 1. D 2. C 3. E 4. B 5. B 6. D 7. D 8. E 9. A 10. D 11. D 12. D 13. A 14. D 15. A 16. A 17. E 18. D 19. E 20. A 21. A 22. E 23. E 24. C 25. D 26. E 27. B 28. C 29. B 30. D 31. E 32. D 33. D 34. C 35. C 36. A 37. E 38. A 39. B 40. D ESSAY 1. Bukti Indnesia menganut pembagian kekuasaan a. UUD Negara RI 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh satu organ/ badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan b. UUD Negara RI 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa setiap kekuasaan itu dibagi atas tiga bagian saja dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh tiga organ / badan saja c. UUD Negara RI 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh MPR pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya 2. Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan a. Pasal 4 ayat 1.” Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD’ b. Pasal 16 “ Presiden membentuk suatu dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang diatur dalam undang-undang c. Pasal 17 ayat 2 Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 3. Kebijakan guru, contoh a. menciptakan sektor-sektor ekonomi produktif baik dalam bentuk jasa, barang transportasi dan komunikasi b. melalui keahlian masing-masing menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif kreatif dan kompetetif c. kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama 4. Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan jasa lain lain PAD yang sah. ……. Kebijakan guru untuk menganalisis jawaban siswa 5. Contoh seorang anak lahir di AS dengan asas ius soli sementara orang tuanya berkewarganegaraan RRC yang menganut asas ius sanguinis. sehingga anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda/ bipatride Demikianlah informasi mengenai Soal UAS PPKn Kelas 10 Semester 1 dan Jawabannya yang bisa kami sampaikan kepada anda semuanya. Indonesia merupakan negara berpendidikan. Tetapi, kondisi pendidikannya masih belum merata. Pendidikan yang belum merata di Indonesia menjadi masalah. faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia kurang merata adalah kemiskinan, SDM sumber daya manusia,rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi dan sarana dan prasarana sekolah. Daerah di Indonesia yang kualitas pendidikannya yang kurang ialah Indonesia bagian timur. Karena, disana bukan hanya sarana dan prasarananya yang kurang tetapi tenaga pendidikannya juga kurang, sehingga masih membutuhkan tenaga pendidik dari luar daerah. Penyebab dari faktor kemiskinan banyak anak-anak yang masih dibawah umur berkerja untuk membantu ekonomi keluarganya yang mengakibatkan mereka terhambat sekolahnya. Oleh karena itu pemerintah harus berpikir penuh terhadap pentingnya pemerataan pendidikan, terutama bagi sekelompok masyarakat yang miskin dan masyarakat yang ada di daerah terpencil. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memperhatikan dengan dibuktikan data UNESCO tahun 2000 tentang indeks pengembangan manusia Human Developmant Indeks, yaitu komposisi dari peringkat kecapaian pendidikan. Baik pendidikan formal dan informal. Naufal Syah Putra / Mahasiswa PGSD Uhamka komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata , apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerntahan, maka kekurangan tenaga ahli di siap kan oleh pemerintah pusat. hal itu dlm praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara berbentuk,.. jawab yang benar ya.. toloong Berbentuk negara kesatuan, semoga membantu Pendidikan merupakan suatu kegiatan pembelajaran, keterampilan serta kegiatan dalam suatu kelompok yang diturunkan pada generasi-generasi selanjutnya melalui suatu pengajaran, penelitan, dan pelatihan. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan, dimana terjadi pewarisan ilmu untuk dapat dipahami dan diterapkan, bahkan dapat mengembangkan dan menciptakan suatu ilmu untuk meningkatkan kualitas yang berguna bagi kehidupan manusa. Tumbuhnya suatu kesadaran bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa semakin dapat warga negara diharapkan memiliki kesempatan yang sama dan merata untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Jika dalam penyelenggaraan pendidikan mengalami suatu hambatan, maka akan menciptakan permasalahan di bidang pendidikan, misalnya pemerataan kesempatan pendidikan. Pemerataan pendidikan telah mendapat perhatian sejak lama terutama di negara-negara berkembang, trmasuk Indonesia. Masalah pemerataan pendidikan merupakan persoalan mengenai bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan di Indonesia tinggi karena 1 masih banyak warga Negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung dalam sistem atau lembaga pendidikan, 2 kurangnya tenaga pengajar, 3 anak-anak usia sekolah yang putus sekolah , atau bahkan tidak sekolah. Brbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah agar masalah pemrataan kesmpatan pendidikan di Indonesia dapat tratasi dlam berbaga program pemerintah, misalnya wajib belajar 9 tahun, SM3T dimana program ini menyebar lulusan guru-guru ke daerah-daerah yang masih minim tenaga pengajarnya, program kesetaraan, dan pendidikan jarak jauh untuk tingkt unversitas, dan lain-lain. Perencanaan, pengorgansasian, pelasanaan, tndak lanjut, serta evaluasi suatu program terkait maslah pemerataan kesempatan pendidikan perlu dilaksanaan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, sehingga masalah pemerataan kesempatan pendidikan dapat diatasi dan Indonesia memiliki warna negara dengan SDM berkualitas, berpotensidan berpendidikan agar dapat menghadapi tantangan zaman. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free RENDAHNYA PEMERATAAN KESEMPATAN PENDIDIKAN DIINDONESIAARTIKELArtikel ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kurikulumdan PembelajaranOlehWINNY ROSA DAMAYANTINIM 942017029PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA2018 ABSTRAKPendidikan merupakan suatu kegiatan pembelajaran, keterampilan sertakegiatan dalam suatu kelompok yang diturunkan pada generasi-generasiselanjutnya melalui suatu pengajaran, penelitan, dan pelatihan. Pendidikan sangatpenting dalam kehidupan, dimana terjadi pewarisan ilmu untuk dapat dipahamidan diterapkan, bahkan dapat mengembangkan dan menciptakan suatu ilmu untukmeningkatkan kualitas yang berguna bagi kehidupan manusa. Tumbuhnya suatukesadaran bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsasemakin dapat warga negara diharapkan memiliki kesempatanyang sama dan merata untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan dapatmenjalankan fungsinya secara optimal. Jika dalam penyelenggaraan pendidikanmengalami suatu hambatan, maka akan menciptakan permasalahan di bidangpendidikan, misalnya pemerataan kesempatan pendidikan. Pemerataan pendidikantelah mendapat perhatian sejak lama terutama di negara-negara berkembang,trmasuk Indonesia. Masalah pemerataan pendidikan merupakan persoalanmengenai bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yangseluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan,sehingga pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia untukmeningkatkan pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan di Indonesia tinggi karena 1 masihbanyak warga Negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampungdalam sistem atau lembaga pendidikan, 2 kurangnya tenaga pengajar, 3 anak-anak usia sekolah yang putus sekolah , atau bahkan tidak sekolah. Brbagai upayayang telah dilakukan oleh pemerintah agar masalah pemrataan kesmpatanpendidikan di Indonesia dapat tratasi dlam berbaga program pemerintah, misalnyawajib belajar 9 tahun, SM3T dimana program ini menyebar lulusan guru-guru kedaerah-daerah yang masih minim tenaga pengajarnya, program kesetaraan, danpendidikan jarak jauh untuk tingkt unversitas, dan lain-lain. Perencanaan,pengorgansasian, pelasanaan, tndak lanjut, serta evaluasi suatu program terkaitmaslah pemerataan kesempatan pendidikan perlu dilaksanaan agar tujuan yangditetapkan dapat tercapai, sehingga masalah pemerataan kesempatan pendidikandapat diatasi dan Indonesia memiliki warna negara dengan SDM berkualitas,berpotensidan berpendidikan agar dapat menghadapi tantangan Kunci masalah, pemerataan, kesempatan, pendidikan ABSTRACTAn education is science and skill learning activity in a group whichdescends from the generation to the next generation through teaching,researching, and coaching. Education is very important in life, which occursinheriting science to be known and to be applied, even can develop and create ascience to improve quality which can be useful for human life. Growingawareness that education has an important role in national development can befelt. Every citizen is expected to have same opportunity equally to get education,so education can work in order optimally. If the educational organization facessome obstacles, it can creates a problem in education, like educationalopportunity equity. Educational equity has gained attention since long time agoespecially in development countries, include Indonesia. Educational equityproblem is a problem about how educational system can provides a wide equity tocitizen to get education, so education can improves human resources to educatiol equity problem in Indonesia is high because of 1 there wereciziten especially school-aged children who cannot accommodated in someeducational system or institutions, 2 lack of teacher, 3 school-aged children isdrop out, or even not studying in school. Various efforts has done by governmentto solve educational opportunity equity problem in Indonesia in variousgovernment programs, example 9-years compulsory education, SM3T which thisprogram spreads teacher graduates to areas where has lack teacher, equivalenceprogram, and long distance education for university level, etc. Planning,organizing, implementating, following-up, and evaluating on a program whichrelated with educational opportunity equity problem can be solved and Indonesiahas citizen who has qualified human resources, potentially and educated to facemodern-era problem, equity, opprtunity, educational BAB Latar BelakangPendidikan yang layak adalah hak setiap warga negara. Seseorang dapatmengembangkan diri melalui pendidikan dalam aspek sikap, pengetahuan danketerampilan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 mengatur bahwa pendidikanmerupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar danproses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa dan negara. pendidikan dilaksanakan untuk mencapaitujuan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional Pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan adalahmengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman danbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1 b menyatakanbahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untukmendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dua 2 jalur dalam menempuh pendidikan, yaitu pendidikanformal dan nonformal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2015 Pasal 1 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa 1Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yangterdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan 2Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yangdapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Melalui 2 jalur pendidikanini, warga negara Indonesia dapat menempuh pendidikan sesuai dengan potensi,kemampuan, bakat, dan minatnya. Pendidikan yang diselenggarakan secara merata akan meningkatkankualitas sumber daya manusia SDM sehingga dapat membangun bangsa lebihbaik. warga negara yang berkualitas akan memberikan kontribusi untuk ikutberpartisipasi memajukan bangsa dan negaranya. Untuk mendapatkan warganegara yang berkualitas melalui pendidikan, maka warga negara harusmendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dan merata. Hal ini akanmembantu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pendidikan merupakan hak setiapwarga negara. warga negara berkewajiban untuk membela bangsa dan pendidikan maka tujuan negara akan era global, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan, baikdalam pengetahuan maupun teknologi. Pendidikan harus diselenggarakan secaramerata di berbagai daerah di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan warganegara dari berbagai daerah yang mumpuni. Salah satu agenda pembangunannasional yang menjadi prioritas adalah pembangunan sektor pendidikan. Sejalandengan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negaraberkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraanumum. Di Indonesia ditemukan banyak daerah yang belum mendapatkan aksespendidikan. Hal ini merupakan salah satu masalah Indonesia yang perlu ditangani,yaitu rendahnya kesempatan pendidikan. Ditemukan banyak daerah di pelosoknegeri yang belum terjamah atau kurangnya fasilitas dan kesempatan untukmenikmati pendidikan. Rumusan Masalah1. Bagaimana kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia?2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia?3. Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia? Tujuan1. Untuk mengetahui kondisi pemerataan pendidikan di Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataan eksempatan pendidikan di Indonesia3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia BAB Kondisi Pemerataan Pendidikan Di IndonesiaDaerah yang memerlukan perhatian dalam masalah rendahnyapemerataan pendidikan adalah daerah pelosok negeri atau terpencil. Selainakses dan distribusi yang sulit, akses pendidikan pun sulit diselenggarakandi daerah-daerah tersebut, terutama daerah tertinggal. Ketidakseimbanganpemerataan pendidikan ini terlihat jika dibandingkan dengan daerah di pusatkota atau pemerintahan, dimana di tempat tersebut akses pendidikancenderung merata. Di daerah pusat pemerintah pun terdapat beberapa warga negarausia sekolah yang tidak dapat menikmati pendidikan. Salah satu contohpermasalahan adalah anak-anak usia sekolah dasar tidak bersekolah danbekerja mencari uang di jalanan, misalnya dengan mengamen dansebagainya. ini merupakan indikasi bahwa tidak semua warga negaraIndonesia memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, sehinggapemerataan kesempatan pendidikan di Indonesia tergolong rendah. 1 Pemerataan pendidikan formala. Pendidikan prasekolah dan sekolah dasarPendidikan prasekolah merupakan pendidikan untuk anakyang belum menginjak pendidikan dasar atau pendidikan anak usiadini, misalnya playgroup dan taman kanak-kanak. Ketersediaanpendidikan prasekolah banyak ditemukan di daerah pendidikan prasekolah jarang ditemukan di daerahterpencil. Pendidikan sekolah dasar mulai dapat dirasakanpemerataannya di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di daerahterpencil, namun yang menjadi permasalahan adalah mutu pendidikan dasar yang tidak merata. Misalnya dari segi sarana prasarana sekolah,alat dan sumber belajar, hingga kualitas tenaga pendidik dankependidikan yang berbeda antara pendidikan di daerah terpencildengan daerah di perkotaan atau pusat pemerintahan. Hal ini dapatmenyebabkan perbedaan kualitas SDM yang dihasilkan dari lulusansekolah Pendidikan menengahPada pendidikan menengah dapat pula dirasakanpemerataannya di berbagai tempat di Indonesia. Namun masalahpemerataan kesempatan pendidikan pun masih dapat dirasakan. Anak-anak usia sekolah menengah tidak melanjutkan pendidikan kependidikan menengah dari pendidikan dasar dengan alasan bahwatidak memiliki biaya untuk sekolah. Selain itu, fasilitas yang tersediaberbeda dari tempat satu dengan tempat lain. perbedaan ini dapatdirasakan antara pendidikan menengah yang ada di perkotaan denganpendidikan menengah di daerah terpencil. Faktor lain yangmempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan dijenjang pendidikan menengah adalah kurangnya kesadaran tentangpendidikan di daerah terpencil, dimana akses pendidikan sangat sulitdijangkau dan tidak dapat mensosialisasikan pentingnya Pendidikan tinggiPermasalahan pemerataan kesempatan pendidikan padajenjang pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunyaadalah mengenai biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikantinggi tersebut. Selain itu, faktor lain adalah warga negara yang tidakmenganggap penting pendidikan tinggi, sehingga mereka puas denganlulusan pendidikan dasar atau menengah, bahkan tidak lain pun muncul akibat kualitas perguruan tinggi yangtidak merata di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya kualitaspendidikan tinggi yang ada di daerah pelosok atau daerah terpencil dengan perguruan tinggi yang ada di pusat pemerintahan atauperkotaan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas lulusan atau SDMyang Pemerataan pendidikan non formalDi samping menghadapi permasalahan dalam meningkatkan aksesdan pemerataan pendidikan di jalur formal, pembangunan pendidikan jugamenghadapi permasalahan dalam peningkatan akses dan pemerataanpendidikan non jalur pendidikan non formal juga menghadapi permasalahandalam hal perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap wargamasyarakat. Kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untukterus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masihsangat rendah. Apalagi pendidikan non formal, pada umumnyamembutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat terangkau olehmasyarakat Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya PemerataanKesempatan PendidikanFaktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataankesempatan pendidikan sebagai berikuta Sebagian masih berorientsi di wilayah perkotaan, sedangkan untukwilayah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Hal ini berakibatpada kurang adanya pemerataan kesempatan Masih terdapat pendirian/penyelenggaraan pendidikan prasekolahtidak memenuhi standar minimal baik dari segi sarana dan prasaranamaupun mutu dan profesionalisme Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencilyang sebagian besar miskin telah menyebabkan kualitas gizi anak kurang dapat mendukung aktivitas anak didik dalam bermain Kurangnya sarana dan Kurangnya kesadaran pendidikan dari warga Rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikang Akses pendidikan yang lambat karena keterbatasan teknologi didaerah Upaya Pemerintah dalam Melakukan Pemerataan Pendidikan diIndonesiaUntuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan berbagailangkah akan diambil seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakanpendidikan, akses terhadap pendidikan ini dihitung berdasarkan angkapartisipasi mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah. Dewasaini, pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan tingkatpendidikan masyarakatnya, hal itu dapat dilihat sejak tahun 1984, Indonesiatelah berupaya untuk memeratakan pendidikan formal Sekolah Dasar,kemudian dilanjutkan dengan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun1994, kemudian sekarang ditambah menjadi 12 tahun. Selain itu, pemerintah semakin intense untuk memberikan bantuanberupa beasiswa, seperti Gerakan Orang Tua Asuh, Bantuan OperasionalSekolah BOS.Di dalam Propenas 1999 dalamnya memuat program-program baikuntuk Pendidikan Dasar dan Prasekolah, Pendidikan Menengah, PendidikanTinggi, maupun pendidikan luas sekolah. Di antara program-programtersebut terdapat Dasar dan Prasekolah, maupun Pendidikan Menengahpenuntasan wajib belajar 9 tahun sebagai Program pembinaan PendidikanLuar Sekolah PLS bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepadamasyrakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensimengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraanhidupnya. Untuk melaksanakan ini maka dilakukan usaha berupameningkatkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan pendidikan dankualitas serta kuantitas warga belajar Kejar Paket B setara SLTP untukmendukung wajib belajar 9 tahun, dan mengembangkan berbagai jenispendidikan luar sekolah yang berorientasi pada kondisi dan potensilingkungan dengan mendayagunakan prasarana dan samping itu terdapat pula upaya pemerataan pendidikan adalahmenerapkan pada masyarakat yang kurang beruntung masyarakat miskin,berpindah terasing, minoritas dan di daerah bermasalah, termasuk anakjalanan, seperti menempatkan satu guru, guru kunjung dan sistem tutorial,SD Pamong dan SD/Mts, SLTP/MTs terbuka. Untuk meningkatkan kualitaspendidikan dasar dan prasekolah dilakukan dengan cara meningkatkanpenyediaan, penggunaan, perawatan sarana dan prasarana pendidikanberupa buku pelajaran pokok, buku bacaan, alat peraga Spesial IPS, IPAdan matematika, perpustakaan, laboratorium, serta ruang lain jenjang perguruan tinggi terdapat program LPDP danbidikmisi, yaitu program beasiswa dari pemerintah bagi siswa lulusanSMA/SMK yang kurang mampu dan berprestasi yang ingin melanjutkanpendidikan ke perguuran tinggi. Hal ini dilakukan pemerintah untukmeningkatkan taraf hidup warga negara dan menghasilkan SDM yangberkualitas. Selain berprestasi, mahasiswa yang berkesempatanmendapatkan beasiswa bidikmisi dan LPDP juga diharapkan dapatberpartisipasi atau berkontribusi untuk membangun bangsa dan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agarsemua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usiadan waktu. Untuk itu dilakukan pembinaan ke semua jenjang pendidikan baik pendidikan reguler ataupun terbuka seperti SD kecil, guru kunjung, SDPamong, SLTP terbuka, pendidikan penyetaraan SD, SLTP dan SMU paketA, B, C, dan pendidikan tinggi terbuka yang lebih dikenal pendidikan jarakjauh. Suatu bukti bahwa pemerintah serius mengelola pemerataanpendidikan dan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun adalah kualitas danjumlah SMP Terbuka. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangiketidakmerataan pendidikan ini dengan cara Wajib Belajar Sembilan Tahun,pemberian beasiswa-beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu ataumiskin, kemudian memberikan Bantuan Dana Operasional BOS.Walaupun sudah diadakan sekolah gratis, Bantuan Dana Operasional BOS,ataupun alokasi dana BBM, namun bantuan yang diberikan belum banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan apa yangseharusnya mereka dapatkan, padahal seluruh rakyat berhak mendapatkanpendidikan yang program-program tersebut, masih ada program-program daripemerintah sebagai upaya mengatasi permasalahan pemerataan kesempatanpendidikan di Indonesia seperti SM3T, yaitu program untuk menempatkanguru-guru selama 1 tahun ke daerah terpencil untuk membangun pendidikanyang lebih baik di daerah tersebut. KIP Kartu Indonesia Pintar dan SKTMSurat Keterangan Tidak Mampu, yang digunakan bagi siswa tidak mampuagar mendapatkan bantuan agar dapat melanjutkan sekolah. Terdapatprogram PJJ Pendidikan Jarak Jauh untuk memfasilitasi orang-orang yangingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang mengalami kendalajarak dan waktu sehingga dapat menempuh jalur perkuliahan ini. programPPG Pendidikan Profesi Guru yang diperuntukkan bagi lulusan S1pendidikan yang ingin menjadi guru profesional demi meningkatkankualitas tenaga pendidik yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutupendidikan Indonesia. BAB KesimpulanPemerataan pendidikan merupakan sautu masalah yangsangat harus segera diselesaikan atau ditangani. Banyak faktoryang mempengaruhi masalah pemerataan kesempatan pendidikandi Indonesia misalnya pendidikan masih berorientasi di wilayahperkotaan, jumlah masyarakat miskin cukup besar, dan daerah yangsulit untuk akses pendidikan. Upaya yang telah dilakukan olehpemerintah untuk menatasi masalah pemerataan kesempatanpendidikan seperti program wajib belajar 9 tahun, dana BantuanOperasional Sekolah BOS, beasiswa bidikmisi dan LPDP,program SM3T, program PJJ dan KIP serta SaranProgram-program yang diselenggarakan sebaiknya diawasisehingga dapat mencapai sasaran yang tepat sehinggapermasalahan rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan diIndonesia dapat teratasi dengan tepat. DAFTAR PUSTAKASyuja’i, M., Perluasan Dan Pemerataan Akses Pendidikan; PeningkatanMutu, Relevansi Dan Daya Saing Keluaran Mutu Pendidikan; DanPenguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, Dan Pencitraan Publik PeneglolaanPendidikaan. diakses pada tanggal 3 April 2018, pukul 2013. Kualitas pendidikan di diakses pada tanggal 3 April 2018, R. 2007. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia. diakses pada tanggal 3 April 2018, pukul Lestari. 2012. Pemerataan Pendidikan. diaksespada tanggal 3 April 2018, pukul WIB. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.

di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata